Pesan Kronologi Dianulirnya Hukum Fds Pak Mendikbud

Beberapa waktu yang kemudian beredar pesan WA yang berisi kronologi penganuliran rencana FDS (Full Day School) dari Pak Mendikbud. Pesan tersebut mengatasnamakan Pak Sulton Fatoni, Ketua PBNU. Rasanya merinding membaca usaha para kyai dan santri dalam memperjuangkan madrasah diniyyah.

Begini detil pesannya

Detik-Detik Pak Jokowi Tandatangani Perpres

Para kiai se Indonesia menyimak seksama pernyataan KH Said Aqil Siroj pada hari Selasa (6/9) bahwa Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 ihwal Pendidikan Penguatan Karakter. Telepon dari para kiai dari banyak sekali penjuru Indonesia masuk ke hand phone Kiai Said Aqil. Mayoritas isinya senada: maukah Pak Jokowi mendengarkan nasehat para kiai? Ya, nasehat. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir hiruk pikuk perdebatan ihwal Permendikbud nyaris tak terlacak ujung pangkalnya, substansi protes para kiai ialah nasehat kepada Presiden Jokowi ihwal indikasi besar lengan berkuasa adanya awal proses pendangkalan aksara bangsa Indonesia. 

Kiai Said Aqil melayani telepon dari para kiai satu persatu. Menjelaskan berulang-ulang dengan sabar dan perlahan hasil pembicaraannya dengan Presiden. Terkadang intonasi bunyi Kiai Said Aqil agak tertekan, alur suaranya terpotong. Mungkin para kiai yang menelepon itu mendesak-desak, minta kepastian, menuntut kelugasan ihwal perilaku Presiden Jokowi. Kiai Said Aqil selalu menutup teleponnya dengan kalimat, “semoga, semoga, mari kita doakan Pak Jokowi diberi kekuatan.” Kami pun di PBNU mengalami hal yang sama. Selasa itu ialah hari kecemasan bagi Pengurus PBNU alasannya ialah hanya Kiai Said Aqil yang bisa mengkalkulasi kecenderungan hati Pak Jokowi. Selasa itu, ialah puncak lobby Kiai Said Aqil kepada Presiden Jokowi, “Niat kami ikhlas, demi masa depan anak bangsa.” Kata Kiai Said Aqil.

Memasuki hari Rabo, kami bersyukur kepada Allah Swt.  begitu membaca lembar demi lembar isi Perpres Nomor 87/2017 yang mengakomodir nasehat para Kiai se Indonesia. Kantor PBNU ramai. Wajah-wajah sumringah mewarnai sudut-sudut ruangan PBNU. Lenyaplah kelelahan lahir batin kami berbalas kenikmatan tiada tara. Kiai Said Aqil yang menyaksikan Pak Jokowi membubuhkan tanda tangan Perpres Nomor 87/2017 tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Tamu berdatangan mengucapkan selamat. Kiai Said Aqil membalas, “Saya hanya lempeng bersikap alasannya ialah seruan para kiai, Pak Jokowi mendengarkan…ya klop wis.”

Kami pun duduk di meja tamu bercengkerama. Mengingat kembali beberapa pekan kemudian ketika berjibaku memeras tenaga dan pikiran tanggapan SK Permendikbud 23/2017 yang tiba-tiba muncul. Kekuatan wacana yang dibangun PBNU tidak besar lengan berkuasa membendung represive state aparatus yang sedang dimainkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rupanya kurun reformasi yang bercirikan partisipasi masyarakat dan demokrasi diabaikan Kemendikbud. PBNU pun menentukan untuk memperluas bunyi protes dari Pusat sampai ke Kabupaten/Kota. PBNU memantau Kemendikbud berakrobat politik dengan cara melaksanakan lobby pribadi ke kiai-kiai di pondok pesantren. Bertepuk sebelah tangan. Kemendikbud tidak digubris para kiai. PBNU ketika itu sengaja membiarkan roadshow Kemendikbud ke pondok-pondok pesantren biar tahu fakta penolakan para kiai. 

Kami juga mengingat fase dimana Kiai Said Aqil murka alasannya ialah didekati dan ditekan seseorang biar mendapatkan Permendikbud tersebut. Di program IKA PMII kemarahan Kiai Said Aqil ditumpahkan. Di kantor PBNU Kiai Said Aqil menawarkan intstruksi, “Semua Pengurus PBNU dihentikan menghadiri undangan Pemerintah yang temanya membahas Permendikbud atau Perpres.” Tak satu pun undangan kami hadiri. Kiai Said Aqil juga memantau pemberitaan media massa ihwal full day school. Jika ada kader NU yang bersikap tidak tegas terhadap penolakan full day school, Kiai Said Aqil pribadi meneleponnya minta klarifikasi. 

Audiensi, pernyataan sikap, agresi protes di jalan sudah menggema di penjuru negeri terutama di Jawa. Kami mendengar tim Kemenag dan Kemendikbud menemui jalan buntu. Persoalan jadinya ditarik ke tingkat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dari tangan Mbak Puan Maharani jadinya draft Perpres berpindah ke Sekretariat Negara. Pada tahap ini Presiden Jokowi mengirimkan Pak Menteri Praktikno untuk membuka obrolan dengan PBNU. Kiai Said Aqil mendapatkan dengan hangat dan kami berdiskusi intens. Pak Pratikno ke PBNU, di lain hari kami ke kantor Sekretariat Negara. Semua komponen diajak urun rembug. Menyenangkan iklim yang dibangun Presiden Jokowi.

Di tahap selesai ini perdebatan cukup sengit tapi mengasikkan. Kiai Said Aqil memantau dinamika yang dialami delegasi PBNU. Kiai Said gigih menolak delapan jam sekolah setiap hari untuk pelajar. “Jangan kecolongan, tak ada toleransi untuk full day school.” Pesan Kiai Said Aqil. Di tahap inilah ruang demokrasi dan bunyi civil society terasa dijunjung tinggi. Pak Jokowi benar-benar menanggalkan pendekatan korporatisme otorier dalam mengelola silang pendapat muatan Perpres. Pasti Pak Jokowi memahami bahwa melaksanakan kontrol politik secara sewenang-wenang di kurun reformasi itu tindakan jadul. PBNU pun bersemangat menawarkan masukan kepada Pemerintah. 

Perjuangan para kiai ini menjadi penggal sejarah yang terdokumentasi di PBNU. Inilah proses pendewasaan berpolitik dan berkuasa. Setelah Pak Presiden Jokowi menandatangi Perpres, dia mengatakan,  "Senang lah menatap ke depan." Ya, Pak. Kami pun lega. Di sela-sela mendapatkan telepon dari para kiai dari banyak sekali daerah, Kiai Said Aqil berpesan, “Ayo kita akhiri debat hari sekolah.”

Sulton Fatoni

Ketua PBNU

Share this post